![]() |
| FGD Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Senin (15/12/2026) di RM Ayam Bakar Bambu Kuning (ABK), Kecamatan Banyuurip. (bakesbangpol.purworejokab.go.id) |
PURWOREJO — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purworejo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Senin (15/12/2026) di RM Ayam Bakar Bambu Kuning (ABK), Kecamatan Banyuurip. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.30 WIB ini diikuti sekitar 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, Forkopimda, asosiasi pengusaha, akademisi, hingga perwakilan pelaku usaha.
FGD dibuka dengan sambutan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Nurfiana. Dalam sambutannya, Pemkab menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional 10 tahunan yang sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan serta percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Kepala BPS Kabupaten Purworejo, Budi Prawoto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan serentak pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. SE 2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, memetakan struktur dan karakteristik usaha, serta menangkap perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi lingkungan. Hasil sensus diharapkan menjadi rujukan utama bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.
Dalam forum tersebut, BPS juga memaparkan kondisi ekonomi Purworejo terkini. Hingga Triwulan III 2025, ekonomi Purworejo tumbuh sebesar 3,33 persen, dengan sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB. Angka kemiskinan turun menjadi 10,06 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 3,72 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,93 atau kategori tinggi.
Ketua APINDO Kabupaten Purworejo, Edy Susatyo, menegaskan bahwa SE 2026 merupakan “cetak biru” perekonomian Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Menurutnya, data super-granular hingga level unit usaha akan memungkinkan kebijakan ekonomi yang lebih presisi, terutama dalam menghadapi transformasi digital, evaluasi pasca-pandemi, serta perencanaan menuju visi Indonesia Emas 2045.
FGD menyimpulkan bahwa partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci sukses pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat dan komprehensif, kebijakan ekonomi nasional maupun daerah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung lancar hingga penutupan.
Sumber: Bakesbangpol Purworejo
Editor: Tim PN
