 |
| Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi. (PITURUHNEWS.COM/BAGUS) |
PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Semester II Tahun 2025 pada Rabu (10/12/2025) di Ruang Bagelen Setda Kabupaten Purworejo. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Jainudin SIP MM, Kepala BAPERIDA Drs Heri Raharjo MSi, Kepala BPS Purworejo Budi Prawoto MM, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Purworejo.
Dalam arahannya, Wabup Dion menyampaikan apresiasi kepada BAPERIDA, seluruh OPD, dan para camat atas kerja keras dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Ia menyebut penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif, namun masih perlu terus dioptimalkan agar ke depan dapat berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun angka kemiskinan nasional.
“Kita membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh lini dan lintas sektor. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh OPD tertentu saja, namun memerlukan sinergi menyeluruh agar hasilnya optimal,” tegasnya.
 |
| Arahan Wabup Dion Agasi Setiabudi. (PITURUHNEWS.COM/BAGUS) |
Dion juga menyoroti hasil intervensi delapan aspek kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 yang dinilai telah menunjukkan arah positif. Meski demikian, ia mengakui persoalan utama yang masih ditemui di lapangan adalah akurasi data. Menurutnya, masih banyak keluhan terkait ketidaktepatan sasaran pada sejumlah bantuan sosial yang bersumber dari APBN seperti PKH dan program lainnya.
“Banyak temuan dari desa dan kelurahan, bahwa data yang digunakan belum sepenuhnya terbarui. Ini bukan sepenuhnya kesalahan OPD, karena pembaruan data di lapangan tidak serta merta dapat mengubah data induk di Kementerian Sosial. Namun hal ini harus kita upayakan bersama agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya merumuskan langkah strategis agar bantuan dari APBD maupun APBN dapat lebih tepat sasaran sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, Dion juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, masih terdapat OPD yang bekerja secara terpisah sehingga potensi efisiensi anggaran dan efektivitas program belum sepenuhnya tercapai.
“Sering kali anggaran dipandang sebagai milik OPD masing-masing. Padahal jika program-program dilakukan secara terintegrasi, kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik. Harapan kami kerja sama lintas sektor ini dapat berjalan lebih kuat, sehingga angka kemiskinan bisa semakin ditekan,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Wabup Dion mengapresiasi langkah BAPERIDA yang telah menggandeng berbagai pihak di luar sektor pemerintahan, termasuk sektor swasta, untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Ia berharap kolaborasi ini semakin diperkuat.
“Harapan kami, sektor swasta dapat merasa memiliki Kabupaten Purworejo. Dengan begitu, ketika diminta turut membantu pengentasan kemiskinan, mereka tidak ragu untuk berkontribusi,” pungkasnya.
Kontributor: Bagus Burham
Editor: Mad. R
