PURWOREJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo mematangkan draf Standar Pelayanan Informasi Publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula KPU Kabupaten Purworejo, Kamis (15/10/2026). Forum ini menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepemiluan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
KPU Purworejo Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Matangkan Standar Layanan PPID
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Jarot Sarwosambodo, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan untuk membangun sistem pelayanan informasi yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Selama ini partai politik sangat membutuhkan pasokan data dari KPU. Banyak juga penelitian dari dalam dan luar negeri yang menjadikan KPU Purworejo sebagai objek. Dalam konteks keterbukaan, kami menyatakan siap melayani, kecuali data yang dikecualikan oleh aturan. Untuk itu, kita butuh road map yang jelas,” ujar Jarot saat membuka kegiatan.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kabupaten Purworejo, Abdul Azis, selaku pemateri utama, menjelaskan bahwa draf standar pelayanan telah disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan demi menyempurnakan standar pelayanan informasi publik.
“Melalui forum ini, kita berdialog dua arah untuk memastikan seluruh komponen pelayanan memenuhi asas keterbukaan dan mempermudah akses masyarakat,” kata Azis.
Masukan konstruktif juga disampaikan akademisi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Sapardiyono, S.Hut., M.H. Ia mengapresiasi draf yang telah disusun KPU Purworejo karena dinilai sistematis. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan agar standar pelayanan lebih komprehensif dan memiliki kepastian hukum.
“Ada hal detail yang wajib dilengkapi, mulai dari penyesuaian dasar hukum dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2023, persyaratan pemohon, prosedur, jangka waktu penyelesaian data pemilu selama tiga hari kerja, hingga mekanisme keberatan dan evaluasi kinerja. Ini penting agar tidak menimbulkan celah hukum,” tegasnya.
Forum yang dipandu Meirino Setyaji tersebut melibatkan enam unsur, yakni penyelenggara layanan, pengguna layanan, masyarakat umum, pemangku kepentingan (stakeholder), ahli atau praktisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media massa. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi.
Dalam diskusi, sejumlah rekomendasi disampaikan sebagai bahan penyempurnaan draf standar pelayanan. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk melakukan perbaikan layanan informasi publik.
Selanjutnya, draf standar pelayanan akan disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan peserta forum sebelum ditetapkan dan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Masyarakat yang membutuhkan informasi kepemiluan dapat mengakses layanan melalui portal e-PPID pada laman resmi KPU Kabupaten Purworejo. Melalui penyempurnaan standar pelayanan ini, KPU Purworejo berharap keterbukaan informasi publik semakin optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara jelas, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
