YOGYAKARTA – Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) berhasil meraih predikat Informatif dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen BPOB dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
BPOB Raih Predikat Informatif, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Kualifikasi Informatif tersebut diserahkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata bertema “Strategi Konten Berdampak bagi Masyarakat” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
BPOB diwakili Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama yang juga menjabat Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik untuk menerima penghargaan tersebut.
Capaian ini menunjukkan upaya BPOB dalam membangun tata kelola informasi publik yang semakin baik. Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan data, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Monev Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata sendiri telah dilaksanakan sejak 2023. Pada tahun 2026, kegiatan tersebut memasuki penyelenggaraan tahun keempat dengan rangkaian evaluasi meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner, visitasi, hingga pemaparan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, turut mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi perlu menjadi budaya dalam organisasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan layanan informasi yang inklusif sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Berbagai kanal komunikasi dan layanan informasi terus dikembangkan, termasuk melalui platform Halo Wonderful Indonesia.
Sejalan dengan upaya tersebut, BPOB juga menghadirkan inovasi layanan informasi melalui SiKribo (Sistem Kantong Informasi BOB). Layanan berbasis WhatsApp di nomor +62 811-2642-080 ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar BPOB serta pengembangan pariwisata di kawasan koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
Melalui capaian predikat Informatif ini, BPOB diharapkan semakin konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Selain menjadi bentuk pengakuan atas kinerja yang telah dilakukan, penghargaan tersebut juga menjadi dorongan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.