 |
| Dr. Teguh Santosa, Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta |
Di tengah penderitaan panjang yang terus dialami rakyat Palestina akibat pendudukan dan kekejaman rezim Zionis, serta blokade ekonomi yang mencekik, muncul kabar bahwa Presiden AS Donald Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Israel dikabarkan menyetujui gencatan senjata 60 hari, sementara Hamas memberikan respons positif atas tawaran tersebut.
Negara-negara dunia menyambut perkembangan ini dengan hati-hati namun penuh harapan. Jika disepakati dan dilaksanakan, gencatan senjata ini akan menjadi titik terang awal bagi upaya mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Peran Strategis Malaysia dan ASEAN
Sebagai Ketua ASEAN 2025 dan tuan rumah AMM-58, Malaysia memegang kunci penting dalam membentuk suara kolektif ASEAN dalam merespons isu Palestina. Pertemuan yang digelar 8–11 Juli 2025 di Kuala Lumpur itu diperkirakan akan memberi porsi besar pada pembahasan krisis di Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Amran Mohamed Zin, menyatakan bahwa isu Palestina adalah perhatian utama ASEAN kali ini. Bahkan, CEAPAD IV—Konferensi Kerja Sama Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina—yang digelar beriringan, akan membahas penguatan kapasitas, rekonstruksi infrastruktur penting di Palestina, dan penyaluran bantuan kemanusiaan secara menyeluruh.
Malaysia, bersama Jepang dan Palestina sebagai ketua bersama CEAPAD IV, bertekad menjadikan forum ini sebagai wadah solidaritas nyata untuk Palestina dari kawasan Asia Timur dan ASEAN.
Dukungan Tegas dan Konsisten
ASEAN telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pada 12 Februari lalu, para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina dan pentingnya penyelesaian berdasarkan prinsip dua negara.
Mereka juga mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB, termasuk Resolusi UNGA A/RES/ES-10/23 yang diadopsi 10 Mei 2024 dan didukung penuh seluruh anggota ASEAN.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, dalam pidatonya pada KTT ASEAN Mei lalu menyatakan dengan tegas: ASEAN tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebrutalan yang menimpa Gaza. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional tidak boleh bersikap pilih kasih dalam merespons krisis kemanusiaan global.
Mendesak Aksi, Bukan Hanya Retorika
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan menjadi kompas moral bagi kawasan seperti ASEAN. Isu Palestina bukan sekadar konflik politik, tapi ujian nurani bagi komunitas internasional.
AMM-58 adalah panggung emas bagi ASEAN untuk unjuk sikap: sebagai blok yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan geopolitik, tetapi juga bermartabat dari sisi kemanusiaan.
Dunia membutuhkan suara yang konsisten, berani, dan berprinsip. ASEAN—dengan Malaysia sebagai motor penggerak—dapat menjadi kekuatan moral yang mendesak solusi adil bagi Palestina, serta menyerukan kepada negara-negara besar untuk segera mengakhiri sikap pasif dan politik standar ganda.
Kini saatnya ASEAN bangkit sebagai penyeimbang dunia: bersuara untuk keadilan, berdiri untuk kemanusiaan.
