Aksi Demo di Purworejo, Wakil Bupati Tegaskan Aspirasi Mahasiswa Positif dan Dilindungi Undang-Undang

aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Purworejo

Purworejo – Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa di depan Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Purworejo sempat diwarnai kericuhan. Massa aksi menuliskan kalimat “Polisi Pembunuhan” di jalan, sehingga memicu perhatian aparat keamanan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menegaskan bahwa insiden itu bukanlah peristiwa besar. Ia memastikan langkah aparat kepolisian sebatas tindakan pengamanan.

“Kami meluruskan, itu bukan insiden. Tentu langkah kepolisian adalah bagian dari pengamanan. Aparat penegak hukum memang harus mengambil langkah-langkah preventif karena kita melihat di wilayah lain sempat terjadi kerusuhan hingga pembakaran. Tapi di Purworejo semua berjalan baik,” kata Dion, Kamis (5/9/2025).

Dion juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang dinilainya membawa niat baik dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami percaya demonstrasi hari ini membawa niat positif, tidak ada maksud melakukan kerusuhan. Justru kami berterima kasih atas saran dan keresahan yang disuarakan. Ini menjadi masukan berharga bagi kami di pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, pemerintah menghargai penuh langkah mahasiswa dalam menyuarakan kritik, masukan, hingga kemarahan terhadap berbagai persoalan daerah maupun nasional.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 17+8 tuntutan nasional serta 3 tuntutan regional. Dion menjelaskan, tuntutan di tingkat daerah akan ditindaklanjuti, antara lain:

1. Transparansi kasus dugaan korupsi di Purworejo. “Kasus ini sudah dalam ranah penyidikan dan kewenangan kejaksaan. Kami dari pemerintah daerah hanya bisa memberikan data dukung secara terbuka agar kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum,” jelasnya.

2. Perbaikan kinerja kelembagaan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Masukan ini penting untuk peningkatan kinerja ke depan,” tambah Dion.

3. Pemenuhan janji politik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025–2030. “Kami mohon masyarakat ikut mengawal dan mengontrol pelaksanaan janji politik agar bisa terealisasi 100 persen,” tegasnya.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Purworejo berjalan tertib hingga selesai. Pemerintah daerah menyatakan siap menindaklanjuti masukan yang disampaikan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. (Rohadi)