 |
| Bawaslu Purworejo saat Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan |
Ketua Bawaslu Purworejo, Purnomosidi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus bentuk pertanggungjawaban Bawaslu atas pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kinerja Bawaslu.
“Tujuan kegiatan ini untuk menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu, terutama dalam konteks perbaikan undang-undang pemilu. Salah satunya terkait disparitas beban kerja antara Bawaslu dan KPU, khususnya di tingkat kelurahan/desa dengan jumlah TPS dan pemilih yang besar,” ujar Purnomosidi.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas ad-hoc, seperti Pengawas Kelurahan/Desa dan Pantarlih, dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih (Coklit). Purnomosidi mengusulkan adanya penambahan organ pengawas yang mendampingi Pantarlih selama masa Coklit agar seluruh pemilih dapat terdata dengan baik. Selain itu, masalah anggaran juga menjadi perhatian dalam upaya penguatan pengawasan.
“Harapannya, melalui kegiatan ini penguatan kelembagaan Bawaslu dapat diwujudkan, sehingga pengawasan pemilu semakin efektif dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq, dalam arahannya menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dari berbagai perspektif, termasuk pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif dengan perkembangan teknologi.
Menurutnya, semua organisasi kini menghadapi tantangan akibat derasnya arus informasi dan teknologi. Politik, kata dia, bukan hanya urusan lima tahunan, tetapi menjadi urusan harian yang menuntut kesadaran politik masyarakat.
“Di era post-truth, di mana kebenaran dan kebohongan bercampur, kesadaran politik sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Nur Kholiq.
Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan, pengelolaan SDM yang kompatibel dengan perkembangan zaman, serta peningkatan kesadaran politik menjadi kunci bagi Bawaslu maupun organisasi lain dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan. (Tanto)
