 |
| Rakor Polri-Kementan-Bulog, Strategi Ketahanan Pangan Jagung 2026 |
JAKARTA – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (6/2/2026) di Mabes Polri. Agenda ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku wakil posko gugus tugas ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025, sehingga konsolidasi tahun ini diarahkan untuk memperkuat strategi 2026.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri juga menjaga stabilitas harga agar petani tidak terjebak menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.400/kg. Target pengadaan Bulog tahun 2026 ditetapkan sebesar 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, petani diharapkan mampu membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri optimistis dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mensejahterakan petani jagung Indonesia.
Sumber: Humas Polri
Editor: TIM PN
