 |
| Dindikbud Purworejo Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Forum Konsultasi Publik, Fokus Benahi Layanan Pendidikan |
Forum yang mengangkat tema "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan" itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Tunaryo, S.Sos., Sekretaris Komisi IV DPRD H. Muh. Dahlan, S.E., Kepala Dindikbud Purworejo Yudie Agung Prihatno, S.STP., M.M., perwakilan Inspektorat, OPD terkait, kepala sekolah, pengawas, Dewan Pendidikan, PGRI, komite sekolah, organisasi masyarakat, media massa, hingga perwakilan orang tua siswa.
Sekretaris Dindikbud Purworejo, Sigit Supriyanto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui forum tersebut, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan layanan pendidikan.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan warga.
"Masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan langkah perbaikan layanan pendidikan ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengungkapkan capaian membanggakan dunia pendidikan Purworejo. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026, Kabupaten Purworejo berhasil menempati peringkat kelima tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk jenjang SD dan SMP.
Ia menilai prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tenaga pendidik, hingga masyarakat yang terus memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Purworejo Yudie Agung Prihatno menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menjadi bagian dari upaya mendukung visi Kabupaten Purworejo yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Religius (BERSEKA), sekaligus mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut program "Pinter Bocahe" menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan selama 13 tahun yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses.
Menurut Yudie, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah maupun kelengkapan fasilitas, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan kepala sekolah.
Karena itu, Dindikbud terus melakukan penataan tenaga pendidik melalui promosi, mutasi, dan redistribusi guru agar kebutuhan setiap sekolah dapat terpenuhi secara lebih merata.
Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi guru dilakukan murni berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan karena faktor subjektif.
"Mutasi merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan sehingga setiap sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan," tegasnya.
Selain penataan SDM, Dindikbud juga meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan perhatian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kepala sekolah diminta segera melaporkan apabila terdapat fasilitas yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga sekolah agar dapat segera ditindaklanjuti.
Pengamanan aset sekolah juga menjadi perhatian. Yudie mengingatkan masih adanya kasus pencurian di lingkungan sekolah sehingga setiap satuan pendidikan didorong memperkuat sistem keamanan melalui pemasangan CCTV, teralis, maupun pengawasan terhadap aset daerah.
Di sisi lain, ia mengajak seluruh guru menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pendekatan pembelajaran yang edukatif dinilai penting agar peserta didik dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami tekanan maupun rasa takut.
Dindikbud juga terus memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak lainnya. Edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan.
Mengenai pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah masih terus mengkaji berbagai alternatif penguatan dukungan anggaran. Namun demikian, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi sehingga diperlukan perencanaan yang cermat.
Forum kemudian ditutup dengan sesi dialog interaktif. Berbagai masukan mengemuka, mulai dari pemerataan guru, peningkatan kualitas pelayanan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pembiayaan pendidikan.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Dindikbud Kabupaten Purworejo berharap terbangun pelayanan pendidikan yang semakin responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Purworejo terus meningkat dari waktu ke waktu.
