 |
| Kejaksaan Purworejo Tegaskan Penanganan Kasus Mini Zoo Tak Hanya Hukuman Badan, Fokus Utama Pemulihan Kerugian Negara Rp6,5 Miliar |
PURWOREJO — Kejaksaan Negeri Purworejo menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo tidak hanya berorientasi pada pemidanaan atau penghukuman para pelaku. Lebih dari itu, Korps Adhyaksa memprioritaskan pemulihan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp6,5 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo Widi Triasmono menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan kejaksaan agar setiap penanganan kasus pidana khusus berimbang antara penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.
"Tidak hanya berfokus pada menghukum si A atau si B yang bersalah, tetapi kita juga harus fokus ke pengembalian kerugian negara. Kita berupaya maksimal agar kerugian Rp6,5 miliar tersebut harus kita pulihkan," tegas Widi usai menerima aliansi masyarakat di kantornya, Senin kemarin, 27/07/2026.
Mengenai skema pengembalian, pihak kejaksaan akan terlebih dahulu meminta iktikad baik dari para tersangka maupun terdakwa di persidangan kelak untuk mengembalikan uang negara tersebut. Jika tidak ada iktikad pengembalian, kejaksaan bakal mengambil langkah tegas dengan menyita dan melelang aset milik para pelaku.
"Kalau memang tidak mau mengembalikan, aset-aset kita sita untuk dilelang dan hasilnya disetor langsung ke kas negara," tambahnya.
Berkas Meluncur ke Pengadilan Tipikor Semarang
Saat ini, penanganan perkara korupsi Mini Zoo telah memasuki babak baru. Berkas perkara beserta para tersangka telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang untuk segera disidangkan.
Meski perkara utama sudah siap di persidangan, kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru jika dalam fakta persidangan ditemukan alat bukti serta petunjuk yang kuat, terutama mengenai keterlibatan pihak lain yang memiliki niat jahat (mens rea) dan menikmati keuntungan.
Di sisi lain, kejaksaan juga terus mendorong Pemerintah Daerah setempat untuk segera melakukan langkah antisipasi teknis terhadap kondisi fisik bangunan Mini Zoo yang rawan longsor, guna memastikan keselamatan masyarakat sekitar di luar proses hukum yang sedang berjalan.
