 |
| Penyerahan LHP atas LKPD th 2024 |
Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Predikat tertinggi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilaksanakan di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, pada Kamis (5/6/2025). Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, SH dan Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos.
“Alhamdulillah, Kabupaten Purworejo kembali meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya. Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya OPD se-Kabupaten Purworejo yang telah bekerja keras,” ujar Bupati Yuli Hastuti yang hadir didampingi Sekda dan Kepala BPKPAD Purworejo.
Bupati berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui proses evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan anggaran, pengendalian internal, dan batas materialitas laporan keuangan.
“Sebanyak 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun ini memperoleh opini WTP,” ungkap Luthfi.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa BPK juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait temuan hasil pemeriksaan, dan berharap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari ke depan. BPK juga membuka ruang komunikasi bagi daerah dalam proses penyelesaian tindak lanjut tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, SP., MM, menyampaikan bahwa opini WTP kali ini diraih secara murni tanpa catatan.
“Alhamdulillah, ini berkat kerja keras seluruh OPD. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Hadi.
