 |
| Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar di Patra Semarang Hotel, Selasa (16/12/2025). (Istimewa) |
SEMARANG – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap transparansi publik kembali mendapat pengakuan. Dalam Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang digelar di Patra Semarang Hotel, Selasa (16/12/2025), Kebumen berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Informatif Terbaik dengan nilai tinggi 93,64 dan menempati peringkat ke-8 hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Penghargaan diterima langsung oleh Sekda Kebumen Edi Rianto yang mewakili Bupati Lilis Nuryani. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Setiadi, didampingi Nanik Qosidah dari APINDO Jawa Tengah. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkab Kebumen dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, melaporkan bahwa hasil Monev tahun 2025 menunjukkan ada 82 badan publik yang berhasil meraih predikat informatif. “Capaian ini terdiri dari 22 kabupaten/kota, 26 SKPD provinsi, 17 RSUD kabupaten/kota, tujuh rumah sakit umum milik pemerintah provinsi, 5 badan vertikal, satu Pengadilan Agama kabupaten/kota, 2 BPS Kabupaten/Kota, serta 2 BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Selain itu, terdapat 34 badan publik yang masuk kategori Menuju Informatif. Indra berharap jumlah badan publik informatif dapat terus meningkat demi menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat Jawa Tengah.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa Monev Badan Publik merupakan program prioritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “UU 14/2008 memberikan kesempatan kepada publik untuk tahu semua informasi di badan publik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa meski begitu, terdapat informasi yang dikecualikan dan harus melalui uji konsekuensi untuk memastikan manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya jika dibuka.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya birokrasi yang melayani untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. “Kunci dari pelayanan publik adalah komunikasi. Seluruh OPD, dinas, dan pejabat harus mempunyai fungsi melayani yang setara, tidak ada jarak. Apapun bentuk keterbukaan informasi akan diterima masyarakat jika ada kepercayaan,” tegasnya.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kebumen dalam menjaga transparansi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Kontributor: Luthfi
Editor: Tim PN
