PURWOREJO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerataan akses listrik di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Meski Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik secara memadai.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, pemerintah terus mempercepat Program Listrik Desa (Lisdes) guna memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses energi yang adil dan merata.
Bahlil mengatakan, gagasan percepatan pemerataan listrik muncul setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden terkait masih adanya wilayah yang belum menikmati layanan listrik.
"Saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh pelayanan yang sama," ujarnya.
Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan tersebut karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil di Papua. Pada masa itu, aktivitas belajar sehari-hari masih mengandalkan lampu pelita.
"Saya lahir dan besar dalam kondisi belum ada listrik. Belajar menggunakan lampu pelita. Karena itu saya memahami betul bagaimana rasanya hidup tanpa akses listrik," kata Bahlil.
Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan listrik mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses informasi dan teknologi digital.
Bahlil menegaskan bahwa keterbatasan akses listrik tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia timur. Sejumlah daerah di Pulau Jawa juga masih ditemukan dusun dan permukiman yang belum memperoleh layanan listrik secara optimal.
"Banyak yang mengira persoalan ini hanya terjadi di Papua atau kawasan timur Indonesia. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh," ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Program Lisdes terus diperkuat melalui peningkatan anggaran. Pada tahun 2025, pembangunan infrastruktur kelistrikan telah menjangkau sekitar 1.361 desa dan dusun dengan total anggaran mencapai Rp3,6 triliun.
Sementara itu, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10,3 triliun untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau.
Menurut Bahlil, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang terbatas. Namun demikian, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.
"Untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga saja, investasi yang dibutuhkan bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis memang tidak ekonomis, tetapi negara memiliki kewajiban untuk melayani rakyat," tegasnya.
Ia berharap tidak ada lagi generasi muda Indonesia yang harus menghadapi keterbatasan akibat ketiadaan listrik. Menurutnya, setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, termasuk mereka yang lahir dan tumbuh di daerah terpencil.
"Saya tidak ingin pengalaman hidup tanpa listrik yang pernah saya rasakan masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu, anak-anak yang hari ini tinggal di kampung tanpa listrik bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan," pungkasnya.
Kontributor : Abror
