Bahlil: Layani Desa Terpencil Tak Selalu Menguntungkan, Tapi Negara Wajib Hadir

Bahlil: Layani Desa Terpencil Tak Selalu Menguntungkan, Tapi Negara Wajib Hadir

PURWOREJO,  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak bisa semata-mata diukur dengan perhitungan untung dan rugi. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk tetap menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat, meski membutuhkan biaya besar dan tidak menguntungkan secara bisnis.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menjelaskan tantangan pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) yang saat ini terus diperluas pemerintah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum menikmati akses listrik secara memadai.

Menurutnya, terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan investasi sangat besar hanya untuk melayani puluhan kepala keluarga. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan listrik sering kali tidak layak secara ekonomi apabila hanya dilihat dari sisi keuntungan.

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya hampir Rp700 juta. Kalau dihitung secara bisnis tentu tidak masuk, tetapi negara tidak boleh hanya berhitung untung dan rugi," kata Bahlil saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan tantangan terbesar pembangunan kelistrikan di wilayah terpencil bukan hanya jumlah pelanggan yang sedikit, tetapi juga kondisi geografis yang sulit dijangkau. Pembangunan jaringan distribusi, gardu listrik, hingga pengangkutan material kerap membutuhkan biaya jauh lebih besar dibandingkan pembangunan di kawasan perkotaan.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperluas akses listrik karena manfaatnya dinilai jauh melampaui nilai investasi yang dikeluarkan. Kehadiran listrik dianggap menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bahlil menuturkan listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga akses informasi masyarakat.

"Listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan akses informasi. Karena itu negara harus hadir," ujarnya.

Menurutnya, banyak wilayah yang secara komersial tidak menarik bagi perusahaan karena potensi keuntungan yang minim. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan melalui dukungan anggaran negara agar masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh layanan yang sama dengan warga di perkotaan.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemerataan listrik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PT PLN (Persero). Sebagai operator kelistrikan nasional, PLN tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjalankan berbagai proyek yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Komitmen tersebut, kata Bahlil, tercermin dari peningkatan anggaran Program Lisdes yang terus dilakukan pemerintah. Setelah mengalokasikan sekitar Rp3,6 triliun pada 2025, pemerintah meningkatkan anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di berbagai daerah.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di kawasan Indonesia timur, tetapi juga masih dijumpai di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Bahlil menilai pembangunan listrik di pelosok merupakan investasi sosial jangka panjang yang akan membuka peluang kemajuan bagi masyarakat. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, layanan kesehatan meningkat, dan kegiatan ekonomi masyarakat berkembang.

"Kalau berbicara pelayanan kepada rakyat, yang harus dikedepankan adalah manfaatnya. Negara harus hadir untuk seluruh rakyat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil," tegasnya.

Kontributor : Abror