 |
| Bahlil Kenang Masa Kecil Tanpa Listrik, Dorong Percepatan Program Listrik Desa |
Kisah tersebut disampaikan Bahlil saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat program kelistrikan di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026). Di hadapan warga, ia mengenang masa kecilnya di Papua yang jauh dari akses listrik dan berbagai fasilitas penunjang kehidupan.
Bahlil mengaku baru merasakan listrik ketika duduk di bangku kelas VI sekolah dasar. Sebelum itu, ia belajar pada malam hari dengan penerangan sederhana dari lampu pelita.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Saya SD kelas 6 baru ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita,” ujarnya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dirinya menaruh perhatian besar terhadap pemerataan akses energi di Indonesia. Menurutnya, listrik bukan sekadar sarana penerangan, melainkan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, akses informasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menuturkan, kehidupan tanpa listrik membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih sulit. Bahkan, pelayanan kesehatan di sejumlah daerah terpencil pada masa itu masih mengandalkan penerangan tradisional saat menangani pasien.
“Kalau orang melahirkan dan tidak dibawa ke rumah sakit, penerangannya hanya lampu pelita atau petromaks. Risikonya besar sekali,” katanya.
Bahlil menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan layanan dasar bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena itu, akses listrik tidak boleh hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga harus menjangkau desa, dusun, kawasan pegunungan, hingga wilayah kepulauan.
Berdasarkan data pemerintah, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di kawasan timur Indonesia, tetapi juga masih dijumpai di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
“Ini sebagai potret bahwa listrik itu tidak hanya milik orang kota. Di daerah Jawa yang dekat dengan Jakarta pun masih ada kondisi seperti ini,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus memperluas Program Listrik Desa (Lisdes). Pada tahun 2025, program ini telah menjangkau sekitar 1.361 desa dan dusun dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, alokasi anggaran ditingkatkan menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat pemerataan akses listrik nasional.
Meski demikian, Bahlil mengakui pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis. Investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga dapat mencapai ratusan juta rupiah.
Namun, menurutnya, pelayanan publik tidak bisa semata-mata dihitung berdasarkan keuntungan ekonomi.
“Pemerintah membangun tidak boleh berhitung bisnis. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Di sela kunjungannya, Bahlil juga memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah terpencil. Ia menilai keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita selama tersedia kesempatan belajar dan akses pendidikan yang memadai.
“Saya tidak pernah membayangkan bisa menjadi Menteri ESDM. Saya anak kampung di Papua yang dulu hidup tanpa listrik,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang harus mengalami kesulitan serupa akibat belum tersedianya listrik di tempat tinggal mereka. Menurutnya, pemerataan energi merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dulu sebagai anak yang lahir di kampung yang tidak ada listrik masih dirasakan oleh generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik itu nanti akan menjadi apa. Bisa saja suatu saat mereka menjadi presiden atau menteri seperti saya,” pungkasnya.
Kontributor : Abror
