 |
| Dorong Transaksi Digital hingga Desa, Pemkab Purworejo Perkuat Literasi Pembayaran Non-Tunai |
PURWOREJO – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Salah satunya melalui kegiatan literasi mengenai sistem pembayaran non-tunai yang menyasar pemerintah desa, kelurahan, hingga unsur masyarakat di tingkat RT dan RW.
Kegiatan bertajuk Literasi Masyarakat tentang Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Sistem Pembayaran Non-Tunai tersebut digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, Kamis (2/7/2026).
Sebanyak 72 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri atas kepala desa dan lurah, perangkat desa maupun kelurahan, serta perwakilan RT dan RW dari seluruh wilayah Kecamatan Kutoarjo.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa penerapan transaksi non-tunai merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah harus dilaksanakan melalui sistem pembayaran non-tunai. Selain meningkatkan efisiensi administrasi, kebijakan tersebut juga mampu mengurangi potensi penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
"Transaksi non-tunai Pemerintah Daerah adalah sistem yang wajib diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan," kata Dion.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran digital seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), QRIS, dan Virtual Account. Keberhasilan implementasi sistem tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
"Saya berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa memastikan setiap transaksi APBDes berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari celah penyimpangan. Partisipasi aktif dari tingkat desa sangat menentukan keberhasilan elektronifikasi di daerah kita," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo, Totok Kusmintarjo, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui pengembangan layanan perbankan digital, penyediaan berbagai kanal pembayaran, serta edukasi kepada masyarakat.
Ia menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga perbankan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Bank Jateng akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Bank Indonesia untuk menghadirkan layanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, SP, MM, mengatakan kegiatan literasi ini bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya beralih dari transaksi tunai menuju budaya transaksi digital atau less cash society.
Menurut Hadi, penggunaan sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran serta mendorong perluasan inklusi keuangan di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap penerapan transaksi non-tunai semakin meluas hingga tingkat desa, sehingga transformasi digital di sektor keuangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
