Dua Raperda Disepakati Jadi Perda, Raperda Penanggulangan Stunting Ditarik Kembali

Dua Raperda Disepakati Jadi Perda, Raperda Penanggulangan Stunting Ditarik Kembali

PURWOREJO – DPRD Kabupaten Purworejo bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, satu Raperda lainnya, yakni tentang Penanggulangan Stunting, disepakati untuk ditarik kembali dari proses pembentukan peraturan daerah.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., didampingi Wakil Ketua Rokhman, S.Sos., Estri Utami Setyowati, S.T., dan Rudi Hartono. Turut hadir Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., seluruh anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menjelaskan, dua Raperda yang disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda meliputi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan Perda berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah. Atas dasar tersebut, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati penarikan kembali Raperda tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah DPRD menerima laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 12 dan Pansus 13. Laporan Pansus 12 terkait Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dibacakan Tursiyati. Adapun laporan Pansus 13 yang membahas Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Raperda Penanggulangan Stunting dibacakan Much Dahlan.

Tunaryo mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi tugas konstitusional DPRD bersama kepala daerah.

"Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas konstitusional bersama kepala daerah," kata Tunaryo.

Menurutnya, pembentukan produk hukum daerah tidak sekadar menjadi proses administratif maupun formalitas kelembagaan. Lebih dari itu, setiap peraturan daerah harus menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pembahasan pansus dengan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dua Raperda dapat dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Perda. Sedangkan Raperda tentang Penanggulangan Stunting harus ditarik kembali.

"Penarikan kembali tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, diperlukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah," jelasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan penetapan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo.

Penandatanganan tersebut mencakup persetujuan bersama atas dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda serta persetujuan bersama mengenai penarikan kembali Raperda tentang Penanggulangan Stunting.

Tunaryo menegaskan, persetujuan bersama terkait penarikan Raperda Penanggulangan Stunting telah dituangkan secara tertulis. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti proses penarikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Purworejo meminta Bupati Purworejo menindaklanjuti seluruh hasil persetujuan bersama tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.