PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui pengembangan berbagai inovasi berbasis teknologi dan sistem informasi. Inovasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pekerjaan internal pemerintahan, tetapi juga memperkuat transparansi, evaluasi, pelayanan publik, serta pengelolaan kerja sama daerah.
Tak Hanya SIKUM, Pemkab Purworejo Kembangkan Sejumlah Inovasi untuk Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Salah satu inovasi tersebut adalah Sistem Informasi Hukum (SIKUM) yang dikembangkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo. Melalui SIKUM, perangkat daerah dapat memantau perkembangan proses produk hukum yang diajukan, seperti Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Bupati (Perbup), tanpa harus berulang kali menanyakan posisi dokumen kepada petugas.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Sutikno, S.H., M.Acc., mengatakan SIKUM hadir untuk mengubah pola pemantauan proses produk hukum agar lebih mudah dan terdokumentasi.
“Yang ingin kami ubah sebenarnya sederhana. Dulu ketika ingin mengetahui perkembangan, OPD harus bertanya kepada petugas. Sekarang OPD dapat melihat sendiri posisi proses usulannya melalui SIKUM,” kata Sutikno.
Selain SIKUM, Pemkab Purworejo juga memiliki inovasi di bidang pelayanan publik melalui Aplikasi Survei Indeks Kepuasan dan Aspirasi Kabupaten Purworejo (SIKAP). Inovasi yang dikembangkan Bagian Organisasi Setda Purworejo tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian, pengalaman, saran, dan masukan terhadap pelayanan yang diterima.
Melalui survei secara digital, partisipasi masyarakat diharapkan semakin luas. Data yang diperoleh kemudian dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah maupun unit pelayanan untuk mengetahui aspek pelayanan yang sudah berjalan baik maupun bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Dengan demikian, SIKAP tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagian Organisasi juga mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri. Sistem ini membantu perangkat daerah dan unit pelayanan melakukan pemantauan serta evaluasi secara lebih sistematis, mulai dari pengumpulan data dukung, pemantauan indikator kinerja, dokumentasi hingga evaluasi.
Melalui pendekatan mandiri tersebut, perangkat daerah tidak hanya menunggu proses evaluasi, tetapi didorong untuk secara aktif mengidentifikasi kondisi pelayanan, menemukan permasalahan dan menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Sementara itu, inovasi lainnya hadir dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, yakni Layanan Fasilitasi Kerja Sama (LAFIKA). Inovasi ini dikembangkan pada 2026 untuk mengoptimalkan pengelolaan kerja sama daerah.
LAFIKA hadir antara lain untuk menjawab persoalan belum optimalnya pemantauan manfaat kerja sama bagi daerah serta belum adanya mekanisme pengendalian terhadap masa berlaku kerja sama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan naskah kerja sama telah melewati masa berlaku namun belum diperbarui.
Melalui LAFIKA, perangkat daerah memperoleh layanan fasilitasi kerja sama secara lebih komprehensif, mulai dari perencanaan, pengendalian masa berlaku hingga evaluasi manfaat kerja sama. Pelaksanaannya juga melibatkan perangkat daerah dan unsur terkait melalui forum kerja sama daerah.
Keberadaan berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi di lingkungan Pemkab Purworejo tidak hanya berorientasi pada pembuatan aplikasi, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
SIKUM membantu perangkat daerah memantau proses produk hukum. SIKAP membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian dan aspirasi terhadap pelayanan publik. PEKPPP Mandiri mendorong perangkat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan secara mandiri, sedangkan LAFIKA memperkuat pengelolaan dan pengendalian kerja sama daerah.
Pengembangan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, terukur, terdokumentasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, penguatan evaluasi serta pengelolaan administrasi yang lebih sistematis, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong agar setiap inovasi memberikan manfaat nyata bagi perangkat daerah maupun masyarakat.
Dengan demikian, inovasi tidak berhenti sebagai sebuah aplikasi atau sistem, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Purworejo.
